Presiden SBY Resmikan RS Pusat Otak Nasional

Suara sirine pada Senin pagi (14/5) ini menandai peresmian RS Pusat Otak Nasional (RS PON) atau National Brain Center oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat yang sama Ibu Negara, Ani Yudhoyono beserta Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH; Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, Prof. Dr. dr. med. Akmal Taher, SpU(K); dan Dirut RS Pusat Otak Nasional,dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, serta para undangan menyaksikan video singkat profil satu-satunya RS rujukan nasional dalam penanganan khusus penyakit otak dan saraf sekaligus sebagai pusat neurosains di Indonesia.

RS PON  berdiri diatas lahan seluas 11.955 m2 di kawasan MT Haryono Cawang, Jakarta. Digagas sebagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan otak dan saraf (Neurologi),dengan menjadi pusat  rujukan nasional serta mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang neurologi. Pemancangan tiang pertama pembangunan RS PON dilakukan pada 1 November 2011 dan telah dilakukan soft launching  pada 1 Februari 2013 lalu.

Bangunan RS PON memiliki 11 lantai terdiri dari beberapa kategori ruang rawat inap, yaitu: 2 kamar president suite; 18 kamar VVIP; 36 kamar VIP; 36 tempat tidur kelas I; 22 tempat tidur kelas II, serta 275 tempat tidur kelas III sebagai ruang rawat inap bagi pasien peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Sebagai RS pusat neurologi yang berkelas dunia dan mampu bersaing secara global, RS PON dilengkapi peralatan kesehatan berteknologi mutakhir, salah satunya CT Scan 250 slice. Dengan penyediaan sarana dan prasarana yang prima, serta peningkatan kualitas pelayanan,  maka diharapkan keberadaan rumah sakit ini akan meningkatkan citra rumah sakit pemerintah di mata masyarakat, dimanarumah sakit pemerintah jugamampu menyediakan pelayanan  dengan  kualitas tinggi,seperti dinegara maju.

RS PON telah mengembangkan penanganan Stroke secara komprehensif dan terpadu oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu dimulai dari penanganan pra hospital, hospital (Unit Gawat Darurat, Unit Stroke) sampai perawatan pasca hospital atau home care setelah pasien dipulangkan, termasuk upaya promotif dan preventif.

Permasalahan Kesehatan Otak dan Saraf

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menerangkan 3 hal utama dalam permasalahan kesehatan otak dan saraf, yaitu: 1) Penyakit otak dan saraf dapat menimbulkan kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian yang tinggi; 2) Peningkatan usia harapan hidup (UHH) berdampak pada proses penuaan organ tubuh termasuk otak dan jaringan saraf; dan 3) Peningkatan masalah kesehatan otak lainnya, seperti infeksi saraf akibat HIV-AIDS, trauma kepala, tumor otak, kelainan bawaan, dan lain-lain.

Kejadian terbanyak dari permasalahan di atas adalah penyakit stroke, yang merupakan penyebab kematian utama di hampir seluruh RS di Indonesia, sekitar 15,4%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI tahun 2013menunjukkan telah terjadi peningkatan prevalensi stroke di Indonesia dari 8,3 per mil (tahun 2007) menjadi 12,1 per mil (tahun 2013). Prevalensi penyakit Stroke tertinggi di Sulawesi Utara (10,8per mil), Yogyakarta (10,3 per mil), Bangka Belitung  (9,7 per mil) dan  DKI Jakarta (9,7 per mil).
“Prevalensi penderita Strokecenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah dan masyarakat yang tinggal perkotaan”, ujar Menkes.

Ke depan, prevalensi penderita Stroke dipresiksi akan meningkat menjadi 25-30 per mil. Di samping itu, sebagian dari pasien yang mengalami Stroke akan berakhir dengan kecacatan. Berdasarkan beberapa penelitian didapatkan tingkat kecacatan Stroke mencapai 65%.

UHH penduduk Indonesia mencapai 70,7 tahun pada 2008 dan jumlah populasi usia lanjut diperkirakan mencapai 38% dari jumlah penduduk pada tahun 2025. Kondisi ini akan diikuti oleh proses penuaan atau aging process pada otak dan jaringan saraf yang bila tidak dirawat sejak dini, akan memicu beberapa masalah, yaitu gangguan fungsi kognisi, gangguan gerak, gangguan keseimbangan, dan lain-lain.

“Penyakit tidak menular seperti Stroke kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Untuk itu, masyarakat perlu melaksanakan pendekatan CERDIK yaitu: Cek kesehatan secara teratur, Enyahkan asap rokok, Rajin berolahraga, Diet yang sehat, Istrahat yang cukup, dan Kelola stress, untuk mencegah terkena penyakit Stroke”, tandas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.

Alhamdulillah ! Akhirnya Naskah Undang-undang Kesehatan Jiwa Disetujui

Selasa (8/7) Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan ke-31 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain Menkes, hadir pula beberapa Menteri terkait, seperti Menteri Sosial; Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Dalam Negeri; Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dan Menteri Hukum dan HAM; Amir Syamsyudin. Salah satu agenda rapat adalah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa yang selama ini tertunda pembahasannya.

Pimpinan Komisi IX DPR RI, Budi Supriyanto, SH, MH menyampaikan laporan proses pembahasan terhadap RUU Kesehatan Jiwa yang masuk dalam RUU Prioritas tahun 2013. Disampaikan, masing-masing fraksi dari sembilan fraksi yang ada telah menyatakan setuju terhadap naskah RUU Kesehatan Jiwa. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa, maka upaya kesehatan jiwa dapat ditingkatkan mutunya dengan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komperehensif, perlindungan dan non diskriminasi.

Selain itu, dengan UU Kesehatan Jiwa, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komperehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi setiap orang terutama ODMK dan ODGJ serta meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam laporannya, Menkes, Nafsiah Mboi mengatakan RUU ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, Anggota Dewan dan banyak pihak. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, pada penduduk di atas usia 50 tahun dijumpai prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Ringan (ODGJR) berjumlah 6% atau sekitar 16 juta orang. Sedangkan prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) 1,72 per seribu atau sekitar 400 ribu orang, 14,3% atau sekitar 57 ribu orang dengan Gangguan Jiwa Berat pernah dipasung oleh keluarga.

Akses Orang dengan Gangguan Jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Perlakuan diskriminatif terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa juga masih cukup tinggi serta upaya kesehatan jiwa saat ini, dilaksanakan baru sebatas pengobatan dan rehabilitasi dan belum banyak menjangkau upaya preventif dan promotif. Untuk itulah, dibutuhkan aturan yang komperehensif yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak Orang dengan Gangguan Jiwa dan orang dengan masalah kesehatan jiwa.

“Untuk akses pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa, saat ini makin mudah. Diagnosa dapat dikenali sedini mungkin, karena dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini, maka keluarga yang tadinya merasa hal ini merupakan aib dapat langsung melaporkan ke kepala desa, kelurahan dan akan langsung diperiksa serta ditangani oleh Dinas Kesehatan setempat,” jelas Menkes.

Pemerintah berharap Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang akan ditetapkan nantinya dapat menjamin bahwa setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Di akhir laporannya, Menkes menyampaikan bahwa pemerintah setuju untuk menetapkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini menjadi Undang-Undang.

Original Source : Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.